SEJARAH
Sejarah PPS Bungus diawali dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama “Sumatera Fisheries Development Project” (SFDP) yang dimulai sejak tahun 1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US$ 9,3 Juta dan dana pendamping setiap Tahun Anggaran dari APBN. Pada periode ini SFDP telah berhasil membebaskan tanah seluas 14 Ha dan membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
Periode berikutnya, kegiatan SFDP berakhir dan dilanjutkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus berdasarkan SK. Mentan Nomor : 558/Kpts/OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990 (Vide Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B.590/I/90 tanggal 2 Juli 1990) dengan status eselon III/b.
Perkembangan selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001 Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus ditingkatkan statusnya menjadi eselon II/b dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26.I/MEN/ TAHUN 2001 (Vide Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001).
DAYA TARIK PELABUHAN
Kemudahan bagi investor dalam memanfaatkan lahan karena status lahan adalah hukum sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan); Kondisi perairan PPS Bungus sangat tenang dan dengan kolam pelabuhan yang sangat dalam tanpa pernah mengalami pendangkalan; Letak geografis PPS Bungus sangat strategis karena berada di pertengahan pulau sumatera, berada dekat dengan daerah penangkapan ikan, sehingga mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan karena hari penangkapan (catching day) menjadi lebih pendek; Keberadaan PPS Bungus di Kota Padang sehingga sangat mudah memperoleh kebutuhan melaut seperti BBM, air tawar, es, ransum, maupun logistik lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar